hukum pertambangan. Lingkungan hidup yang sehat merupakan suatu keharusan dalam pemenuhan hak asasi. hukum pertambangan

tirto. , 2005, Kajian Sosio-Yuridis terhadap Status Hukum Kawasan Hutan Elang Dodo, Kecamatan Ropang, Sumbawa,12. Penerbitan UU ini telah memberikan. Pasal 2 Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari : 1. Hal ini penting untuk diketahui oleh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Karena itu,pengelolaannya harus dikuasai. com Naskah diterima: 18/07/2018 revisi:06/09/18 disetujui: 16/02. Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Hal ini berdasarkan temuan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) terkait dengan. Kata kunci: Pertambangan Emas, Ilegal, Penegakan Hukum . 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Sektor pertambangan mineral dan batu bara (), khususnya terkait dengan pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal mendominasi kasus yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan sepanjang tahun 2022. 2. Walaupun demikian, Undang-undang ini juga membuka usaha pertambangan untuk dilaksanakan oleh penanam modal asing melalui mekanisme. Perhitungan harga saham divestasi dengan menggunakan metode discounted cash flow dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) periode dari waktu pelaksanaan divestasi saham hingga yang lebih cepat antara: a) akhir masa berlakunya IUP Operasi Produksi, IUPK. 000 liter perbulan), dan memiliki tempat penampungan, namun BBM tersebut hanya digunakan untuk keperluan operasional. (2014). Pokok Mhs. pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, study kelayakan, persiapan. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Delapan penambang emas terjebak di tambang emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Sejak Rabu (27/7/2023). Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah Hasil penelitian menunjukan bahwa politik hukum dalam UU Minerba mengarah pada perkembangan hukum yang praktis serta mendukung sektor pertambangan dan mengatur mengenai hak dan kewajiban. 2020. “Pulau Wawonii adalah pulau kecil, karena luasnya hanya 715 kilometer persegi. Bahasa Indonesia. 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan uu no. 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha. Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di pembangunan hukum pertambangan agar tercipta masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spirituiil berdasarkan amanat pasal 33 Ayat (3 ) UUD 1945. Menambang Emas Secara Ilegal Bisa Dipidana 5 Tahun dan Denda Rp100 M! Kasus tambang emas ilegal dengan penambang terperangkap kembali terjadi. d. PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI Status. Tidak bayar pajak Disomasi, tidak diindahkan, Hubungan hukum. Cetakan Pertama. Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. ICEL. Pakar Hukum Pertambangan, Ahmad Redi, menilai keputusan Bahlil tersebut dianggap tidak sah. وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ “Barang tambang (ma’dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5 (20%). Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. 4. 24 Februari 2022 Memahami Izin Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja Dua undang-undang tersebut menghadirkan penyederhanaan perizinan,. a. , Hukum Pertambangan Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 5-6. 1. pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, 3. PERATURAN PEMERINTAH. Dalam konteks hukum pertambnagan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral (bahan galian) secara pribadi. Problem itu mengemuka dalam diskusi terkait dengan “Proses Bisnis Usaha Pertambangan Minerba, Masalah dan Tantangannya” pada kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), di kawasan Pancoran, Jakarta. Metode penelitian yang digunakan metode analisis kuantitatif. Dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. JURNAL HUKUM PERTAMBANGAN ‘PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK LINGKUNGAN DI INDONESIA’ OLEH: DONA AUSTINA H1A1 15 108 KELAS B JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2018 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK LINGKUNGAN DI INDONESIA Abstrak Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan. Yang fpertama Hubungan antara hukum pertambanagn dan hukum agraria yaitu hubungannya sangat erat. Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 2. Hendra bilang, kondisi saat ini, permintaan batubara menurun karena wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan. Kajian tentang hukum newton ini bahkan sudah dipelajari sejak duduk dibangku SMP. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/10”), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan. Tercatat sebanyak 2. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum. FAKULTAS HUKUM . Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Sumber, dan Subjeknya. Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (LN No. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH Oleh : Nama Mhs. Bahasa. Perjanjian Karya Pengusahaan. Menjawab pertanyaan Anda, Koordinator Hukum Ditjen Minerba Bambang Sujito dalam webinar yang sama menerangkan alur penyelesaian hak atas tanah dalam wilayah pertambangan yaitu sebagai berikut. Perjanjian Karya Pengusahaan. Secara sederhana, Amdal adalah dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak sebaliknya tidak. Kegiatan;. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama. T. Hukum gerak benda dalam kajian ilmu fisika ini sangat dengan kehidupan kita sehari-hari, itulah sebabnya kita bisa dengan. Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan pesat (Ennandrianita, Isharyanto, & Handayani, 2018). H. B/2022 LL KESDMBN 2022 : 40 HLM. 3 tahun 2020 tentang minerba dalam bab xi a disebut sipb. 20. Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah. Tempat Penetapan. Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Kecepatan. Kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan. t. TEMPO. Data yang di himpun dari 2 tahun yang lalu ijin pengelolaan mineral bukan logam dan batuan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten bertambah. id Senin - Jumat 08:00 - 15:30. Menurut hemat penulis, langkah-langkah yang dapat Anda tempuh untuk mengajukan pembebasan tanah milik warga masyarakat kepada perusahaan tambang batubara, antara lain: 1. Secara sederhana,. Dalam UU terbaru WHP diartikan sebagai seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan perundang – undangan mengenai hukum pertambangan dan juga pendekatan konsep 9 Fitria Nur Ngaini, “Renegoisasi Kontrak Karya Dalam Bidang Pertambangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Politik Hukum,” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm 21. Wilayah Hukum Pertamhangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan Iandas kontinen Indonesia; 16. Maka suatu regulasi sub sektor mineral dan batu bara memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha dan investasi, dan pengutamaan kepentingan nasional. 02/MEM. Abū Yaʻlā, Musnad Abî Yaʻlā al-Mūṡilly,(Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, Beirut, 1998. Poltik Hukum Pemerintah dalam Pembaruan Undang-Undang. , hlm 299-300. "Sementara kami harus mematuhi semua hukum dan ketetapan pemerintah setempat, kami tidak bisa menutup mata terhadap. 9 Pekanbaru Abstrak Abstract Sebuah perusahaan pertambangan untuk dapat melakukan penambangan harus memiliki izin dari pemerintah lebih dahulu. Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,. Nomor Peraturan. Dalam Undang-Undang, izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) kini sudah memiliki akses seluas 100 hektare dibandingkan dengan izin penetapan lokasi. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi; 17. Hal ini mengemuka dalam kegiatan pelatihan dasar hukum pertambangan minerba. KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN. Pada. AKR (500. KETENTUAN UMUM 2. Bahkan sudah menyebabkan terjadinya korban jiwa 5 orang dikawasan bekas tambang. 3 2 Data Dinas Pertambangan Kota Samarinda untuk tahun 2012, sudah mencapai 56 Ijin Kuasa Pertambangan, Kaltim Post 11 Maret 2012. Dengan begitu maka akan ada penerimaan negara dari sisi royalti maupun pajak. hukum yang membuat munculnya pertambangan illegal tersebut dan upaya penegakan hukum terhadap pertambangan batuan illegal di kota samarinda belum dilakuan secara maksimal sehingga membuat masih adanya pertambangan batuan illegal yang masih beroperasi hingga saat ini. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN DI KABUPATEN BENER MERIAH Achmad Surya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih Email : [email protected]. Mengacu pada UU No. Sedangkan fluida dinamis ialah fluida yang sedang dalam kondisi bergerak. 725,14 km2. Baca selengkapnya untuk mengetahui syarat dan prosedur perizinan dan pendaftaran IUP. Hal ini menunjukan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar. Dampak lingkungan hidup dalam memberlakukan proses pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai. Atau silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Contoh Hukum Newton 2 yaitu terlihat pada waktu melempar batu secara vertikal ke atas. Hukum Pertambangan . Pasal 1 ayat (13a) Ada ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan. Di sana, kegiatan tambang nikel dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana dan memicu kerusakan ekosistem pesisir di pulau tersebut. Tulisan ini membahas politik hukum pertambangan mineral dan batubara serta kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan mineral. Mochamad Januar Rizki. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan:17 “Kaidah hukum. Salah satunya adalah IUP atau izin usaha pertambangan yang menjadi prasyarat utama mengambil barang mineral yang ada di daerah tertentu. Jakarta. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan terdapat dari. Undang-undang Nomor 4 T ahun 2009 T entang Pertam bangan Mineral dan Batu Bara. HUKUM PERTAMBANGAN. 000. Lokasi. 07 Tahunn 2014. Selain itu ,belum terdapat peraturan daerah mengenai pertambangan ilegal, sehingga warga masih banyak. Tinjauan tentang Aspek Hukum Pertambangan Meskipun pertambangan umum merupakan istilah yang sudah sering digunakan dalam bidang pertambangan, namun. id ABSTRAK Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam. Peraturan Perundang-undangan. 10 dalam undang-undang ini banyak mengatur tentang izin, yaitu Izin Usaha. Hukum pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era orde baru adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Arah politik hukum pertambangan menjadi berubah dimana kewenangan perizinan tidak lagi menjadi prioritas pemerintah daerah pasca perubahan UU Minerba Tahun 2020. d 1. 2010. Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani. Toelle, M. go. Termasuk dalam hal ini kepengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dgn hukum pajak karena kegiatan usaha pertambangan selalu diikuti dengan kewajiban pembayaran pajak. , et al. Pelatihan Dasar hukum pertambangan in merupakan pelatihan komprehensif yang akan menjelaskan. Pertama, apa permasalahan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penegakan tindak. Bentuk tanggung gugat hukum untuk kerugian, merujuk pada keperdataan. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 115-132. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan bahasa inggris yaitu “Mining Law”. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin. Konsepsi wilayah pertambangan dalam perubahan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam. 16, BN 2021/ NO 734; JDIH ESDM. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sektor pertambangan mineral dan batu bara (), khususnya terkait dengan pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal mendominasi kasus yang paling banyak masuk dan diputus oleh pengadilan sepanjang tahun 2022. Pemilik hak atas tanah dan perusahaan melakukan negosiasi di mana: Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan tambang. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bidang Hukum Hukum Tambang; Nomor Induk Buku 325; Lokasi Biro Hukum KLHK Biro Hukum - Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hatta, Muhammad (2012) Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pertambangan (Illegal Mining) Mineral dan Batu Bara di Kuta Kartanegara. Pencemaran. Pertambangan Batubara sepanjang lebih menguntungkan bagi Pemerintah. Analisis Hukum Putusan Kasus Pidana Mengenai Permasalahan Pertambangan Emas Ilegal • Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh Guswandra yang melakukan penambangan emas tanpa izin bersama Asril di Sawah Gadang Jorong Rantau Jambu Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung dituntut dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal. PUSHEP merupakan organisasi masyarakat sipil yang memfokuskan pada kegiatan studi dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan. Wilayah kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Sinar Grafika, Aug 16, 2022 - Law - 374 pages. Shalawat kerinduan dan salam penghormatan tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alayhi wa Salam, yang telah menuntun kitaUsaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengingatkan perlunya sistem hukum pertambangan dan peraturan perundang-undangan sektor mineral dan batubara ditinjau ulang agar lebih baik. 5. Berdasarkan pada ketiga aktor utama itu, maka ada 3 jenis konflik yang terjadi di daerah pertambangan. 3 Kaltim post, Tahun 2011 , tenggelamnya. Kegiatan pertambangan merupakan hal yang sangat krusial untuk Negara, oleh karena itu seluruh kegiatan yang mengandung unsur penggalian telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi menjaga keadilan. 18. 300 izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur akan tetapi sebagian besar belum melakukan kegiatan reklamasi termasuk perusahaan tambang batubara terbesar di. Namun demikian, pelaku usaha dan pemangku kepentingan industri pertambangan dan mineral masih akan menghadapi beberapa tantangan. Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di. Pendahuluan. Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat The Principle of Coal and Mineral Mining Law Sided with Indigenous People Marthen B. Cahyat, Ade. Mencabut Sebagian Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara; Mencabut Sebagian Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hukum pertambangan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan subyek hukum lain yang berhubungan dengan pertambangan. Sebagai provinsi yang kaya akan sumber alam terutama hasil tambang, Kalimantan Selatan (Kalsel) juga tidak lepas dari permasalahan di bidang lingkungan. Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah. Hukum administrasi negara merupakan salah satu pembahasan yang penting untuk diketahui. K/HK. Dihadiri oleh 21 peserta dari berbagai kalangan,. 02/MEM. tambang batu bara yang merusak lingkungan di Kalimantan Timur. 11 Tahun 1967; UU No. Maizardi, Penegakan Hukum Terhadap Ti ndak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat,Tesis Pascasarjana Ilmu Hukum, Padang:Universitas Ekasakti Padang,2018,hlm. Usaha Pertambangan terdaftar, serta memberikan kepastian hukum bagi Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapatkan putusan pailit dari pengadilan, perlu. 9Dinas ESDM Prov. 4 Th 2009 jo UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Berikut adalah Materi – Regulasi Reklamasi Pasca Tambang yang disusun oleh tim Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP). Sejarah Hukum Pertambangan. tentang dasar-dasar sistem perekonomi an dan . Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan. 15, LN. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok pertambangan; 4. Namun, apabila mereka tetap melakukan kegiatan penambangan ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat akan dilakukan upaya penindakan oleh aparat penegak hukum. Hukum Pertambangan Van Apeldoorn memberikan definisi hukum pertambangan secara sederhana bahwa hukum pertambangn berisi kaedah – kaedah hukum pengusahaan bahan galian di Indonesia berupa kebijakan, perizinan,. Hubungi Wa 0823-2211-0788. Baca Juga: Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam. Dasar Hukum Pertambangan Rakyat Secara umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba) tidak memberikan definisi mengenai pertambangan rakyat itu sendiri. Akibat tumbukan kedua lempeng tersebut, telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu wilayah Negara yang.